Batas Desa; Sebuah Pemikiran

Seringkali saya mendapatkan permintaan dari teman-teman RSGISer terkait data Batas Desa, polygon yang membatasi wilayah Desa, dalam format shapefile. Meskipun saya memiliki salinan data desa (berbagai versi), saya selalu menjawab bahwa data batas desa ada di Kabupaten/Kota. Saya tidak ingin terlibat dalam carut marut data batas Desa sehingga daripada memberikan salinan yang tidak jelas sumbernya, lebih baik data batas Desa saya Arsipkan.

Carut marut data desa bukan karena data desanya sendiri carut marut, tetapi carut marut pikiran pengguna data spasial desa itu sendiri. Pertama, adanya pengharusan bahwa data posisi desa harus spasial. Hal ini tentu tidak masalah, data posisi desa bisa berupa titik-titik pemukiman yang dengan mudah diperoleh dari citra atau survey lapangan. Kedua, adanya pengharusan bahwa batas antar desa harus dalam bentuk polygon. Ini yang masalah, karena tidak ada urgensinya batas desa harus dalam bentuk polygon. Batas antar provinsi atau kabupaten saja masih banyak yang belum jelas, apalagi batas desa.

Namun karena ada pengharusan batas desa dalam bentuk Polygon, banyak sekali data desa yang “berkeliaran”. Saya maklum, para praktisi RSGISer yang telah diharuskan oleh atasan untuk membuat batas desa, bahkan se-Indonesia, akan secara kreatif menggunakan pendekatan-pendakatan yang logis dan acceptable dengan disertai dengan Terms of Use tentunya. Yang menjadi masalah adalah saat data tersebut akan digunakan untuk keperluan yang lain tanpa disertai pemahaman yang baik. Sehingga muncul komplain-komplain seperti … “Data Batas Desa PODES tidak benar…” atau “Data Batas Desa BPS kacau”. Siapa suruh pakai data PODES atau BPS. Buat sendiri saja.

Saya menganggap data Batas Desa itu penting dan harus tetap didorong untuk dispasial dan digitalkan. Namun beberapa konsep yang menurut saya dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

Pertama, Kabupaten/Kota tidak harus dibagi habis menjadi Kecamatan dan selanjutnya dibagi habis menjadi Desa. Tujuan adanya Desa adalah untuk mengadministrasi semua entitas yang ada di dalamnya dengan fokus utama adalah masyarakat. Camat dan Kepala Desa/Lurah bukan penguasa wilayah, sehingga cukup tingkat Kabupaten saja yang membagi habis Provinsi/Negara. Jika di dalam sebuah kabupaten/kota ada areal yang tidak perlu diadministrasi oleh sebuah level Desa, maka areal tersebut tidak perlu masuk ke salah satu Desa. Jika konsep harus bagi habis tetap diterapkan, maka sampai kiamat batas desa tidak dapat ditetapkan. Banyak sekali desa di Kalimantan atau Papua yang memiliki luas lebih besar dari kabupaten di Pulau Jawa. Tidak ada urgensinya memaksakan konsep bagi habis, karena Bupati dan SKPD terkait tentu tetap mengadministrasi wilayah yang tidak masuk Desa/Kecamatan.

Kedua, data spasial desa tidak harus polygon. Tentu saja data spasial dalam bentuk polygon adalah “dambaan” para RSGISer. Tetapi saat data tidak mungkin dipaksa menjadi polygon, maka cukup titik saja. Jika memerlukan atribut komparatif antara desa dapat disematkan di dalam tabel atribut seperti Luas, Jumlah Penduduk, dan sebagainya. Ya, Luas disimpan di dalam atribut titik. Kedengarannya memang tidak ilmiah, tidak seru. Harusnya kan luas bisa dihitung dengan Calculate Geometry dari polygon. Tetapi itu yang menurut saya paling rasional. Daripada menggunakan interpolasi spasial dan memaksakan diri untuk membuat batas Desa polygon. Apakah pernah berpikir bahwa data polygon Desa yang dipaksakan dibuat itu dapat menjadi konflik antar Desa? Bisa saja orang bunuh-bunuhan karena yang satu pakai data Batas Desa PODES, yang satu pakai data desa BPS.

Ketiga, pihak yang diberikan kewenangan harus dapat menggunakan kewenangannya tersebut. Hal ini seringkali terjadi dalam permasalahan lahan. Spiderman berkata “Great Power Comes Great Responsibility“, jika kita memiliki kewenangan maka wajib menggunakan kewenangan tersebut untuk kemaslahatan dan keadilan. Jangan malah lemparkan lagi ke pihak lain yang justru tidak memiliki kewenangan itu. Contoh konkrit adalah seperti Panitia Tata Batas yang telah diberikan amanat oleh peraturan perundangan untuk menyelesaikan deliniasi batas, malah sering melempar kewenangan tersebut kepada pimpinan masing-masing yang justru tidak punya kewenangan tersebut. Dalam hal batas Desa, kewenangan ada di Bupati/Walikota setelah mendapatkan masukan dari Tim. Maka Bupati/Walikota yang harus dapat menyelesaikan batas Desa.

Keempat, Jika Batas Desa sudah ditetapkan, maka batas administrasi di atasnya yang terkait (Kecamatan) harus otomatis ikut. Hal ini tentu relevan pada saat batas dua desa yang berbeda kecamatan. Hal ini sepertinya sepele, tapi pada kenyataannya banyak sekali permasalahan karena aspek “otomatis” yang tidak diadopsi. Manakala sebuah pemetaan detail telah memiliki aspek legalitasnya, maka pemetaan yang tidak detail (skala lebih kecil) harus mengikuti pemetaan detail tersebut.

Yang saya sampaikan tentu di luar konteks peraturan-perundangan yang berlaku. Semuanya hanya berasal dari pemikiran saya yang mencoba out of the box. Semoga bermanfaat.

1 COMMENT

Leave a Reply